Penyelewengan Pajak

Jenis-jenis Kebijakan Pemerintah yang Rentan Terhadap Penyelewengan Administratif (Douglas, 1953:22) 

Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi syarat-syarat yang menguntungkan para kontraktor; Kebijakan ini sering mengakibatkan penyelewengan administratif terjadi, terutama pada proyek-proyek besar yang memanfaatkan lahan strategis. Ini terjadi karena adanya koalisi kepentingan penguasa dan pengusaha tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Dengan tidak mempedulikan aspirasi rakyat sama sekali, rakyat lah yang akan menjadi pihak paling dirugikan atas kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan rakyat. Kontraktor bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan proyek dengan kontrak-kontrak besar. Kontraktor dapat menyuap pemerintah dengan sejumlah uang agar dapat menjalankan proyeknya dengan mulus, kemudian pemerintah dapat memberikan syarat-syarat mudah yang memperlancar jalannya pencapaian tujuan profit yang diinginkan para kontraktor. Kasus semacam ini banyak sekali terjadi di Indonesia, bahkan di setiap daerah-daerah di Indonesia, penyelewengan semacam ini hampir selalu terjadi dan sudah menjadi rahasia umum. Contohnya, pembangunan mall-mall di Kota Palembang, syarat-syarat yang ditetapkan tidak menyulitkan para kontraktor untuk melakukan pembangunan mall-mall tersebut.